JAKARTA – MORATV
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna, Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan di Indonesia. Regulasi tersebut akhirnya disahkan setelah melalui perjalanan pembahasan selama kurang lebih 18 tahun.
Berdasarkan laporan Reuters, aturan baru tersebut memberikan mekanisme bagi negara untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi yang diatur undang-undang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa regulasi ini diharapkan mampu mengatasi keterbatasan mekanisme pemulihan aset negara yang selama ini sangat bergantung pada putusan pidana.
Aturan tersebut juga menyasar kondisi tertentu, termasuk ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau mengalami penyakit permanen.
Dalam laporan yang sama disebutkan, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana dikaitkan dengan aset bernilai minimal Rp1 miliar serta tindak pidana tertentu, termasuk korupsi, narkotika, dan sejumlah bentuk penipuan.
Namun demikian, pengesahan undang-undang ini juga memunculkan perhatian terhadap pentingnya pengawasan dan perlindungan hak masyarakat.
Lembaga bantuan hukum mengingatkan bahwa kewenangan pembekuan, penyitaan, dan pengelolaan aset harus disertai mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak disalahgunakan.
Dengan disahkannya regulasi ini, publik kini menantikan bagaimana pemerintah dan aparat penegak hukum menerapkannya secara transparan, profesional, serta sesuai prinsip keadilan.
Masyarakat berharap undang-undang tersebut benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi, memulihkan kerugian negara, dan memberikan keadilan bagi masyarakat.
MORATV – Mengungkap Fakta, Mengawal Keadilan.
